quinta-feira, 22 de dezembro de 2011

BOAS FESTA DO SANTO NATAL e FELIZ ANO NOVO 2012

 Jornalista ho reporter TIMOR DOBEN FURAK (A Voz da Libertacao) ho membro tomak HATO'O BOAS FESTAS DO SANTO NATAL NO FELIZ ANO NOVO 2012 ba leitores TIMOR DOBEN FURAK hotu.


LIBERTADA A PATRIA - LIBERTEMOS O POVO:
FIAR A'AN LAO BA OIN

VIVA CNRT
VIVA KAY RALA XANANA GUSMAO
VIVA TIMOR-LESTE




FH: TL-1 DAN DILEMA FRETILIN

José Maria Guterres)*

Tak seorang pun yang dapat menyangkal akan kontribusi besar Fretilin terhadap cita-cita ukun rasik-an bagi rakyat Timor-Leste. Tatkala orang-orang mempunyai pandangan, pilihan, dan cita-cita serta idiologi yang berbeda mengenai masa depan Timor kala terjadi revolusi Bunga di Portugal pada 1974, ketika pemerintahan baru pimpinan Antonio Espinola memberikan kesempatan kepada Timorense untuk menentukan nasibnya sendiri, pada saat itu, Fretilin sebagai satu-satunya entitas politik yang secara radikal memperjuangkan kebebasan dan kemerdakaan rakyak Maubere.

Kita bisa menyimpulkan bahwa dari tahun 1975-1979, Fretilin menjadi satu-satunya gerakan yang memperjuangkan sekaligus mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamirkan secara unilateral pada tanggal 28 November 1975. Tentu saja semua orang mengakui dan menerima akan fakta sejarah tersebut. Namun semenjak tahun 1979 pasca meninggalnya Nicolau Lobato, ketika baze de apoio hancur karena dibombardir TNI, maka mau tidak mau memaksa hampir sebagian besar masyarakat turun gunung alias menyerahkan diri. Situasi tersebut mengakibatkan pula banyak tokoh politik Fretilin meninggal dunia, dan beberapa menyerah ke tangan musuh.

Kondisi tersebut di atas mengharuskan dilakukannya perombakan strategi perjuangan mendasar dan meluas. Tampilnya Xanana pada pucuk kepemimpinan Fretilin belakangan berhasil menyatukan semua komponen bangsa yang tercerai-berai. Setiap dan semua orang Timorense yang nasionalis disatukan, baik itu dari Fretilin sendiri, UDT, Apodeti, Kota dan Trabalista.

Fakta sejarah ini diamini oleh semua pihak, khususnya setelah Fransisco Xavier do Amaral dan Nicolao Lobato ‘melepaskan’ pucuk kepemimpinan Fretilin. Atas jasa-jasa Xanana sebagai pahlawan kemerdekaan dan tokoh pemersatu, ketika pertama kali Xanana mencalongkan diri sebagai calon presiden pada pemilu presiden pertama tahun 2001, Xanana dengan mudah memenangkan kursi PR dengan suara mayoritas hanya dengan satu kali putaran.
Meskipun kewenangan dan tugas PR dibatasi oleh undang-undang, PR hanya sebagai simbol persatuan semata, akan tetapi jabatan ini tetap memiliki gengsi dan prestige tersendiri. Jabatan presiden sebagai icon dan harga diri sebuah bangsa, maka tak heran jika setiap orang ingin berlomba dan berebut kursi Presiden Republik.

Jabatan PR sebagai simbol namun jabatan ini dirasakan terhormat, agung dan berwibawa serta sedikit banyak ikut mempengaruhi setiap kebijakan negara, maka partai politik dan individu-individu pun tak luput mengincarnya. Sebut saja Abilio Araujo, Rogerio Lobato, Manuel Tilman, Taur Matan Ruak, Jose Luis Guterres, Dr. Lucas da Costa , Fernando Lasama, dan terakhir muncul informasi Ceo Lopes dalam waktu dekat akan mendeklarasikan pula pencalonannya sebagai PR. Figur kandidat PR yang menjadi teka-teki hingga saat ini adalah Ramos-Horta (sang incumbent) karena hingga sekarang Ramos belum secara gamblang menyampaikan keinginannya untuk mencalonkan diri kembali atau tidak.

Selain figur-figur tersebut di atas, khayalak juga sedang menanti kapan dua partai besar, Fretilin dan CNRT menyampaikan kandidat mereka kepada masyarakat. Partai CNRT sebagai pemenang pemilu nomor dua (Segundo mais votado) akan mengadakan konferensi nasional partai pada tanggal 7 Januari 2012. Menurut informasi, hasil dari konferensi inilah yang akan menentukan apakah CNRT akan maju dengan kadernya sendiri atau partai CNRT akan mendukung kandidat tertentu diluar CNRT.

Sementara Fretilin sebagai pemenang pertama (primeiro mais votado) pemilu pada periode lalu, juga telah mengambil sikap sesuai dengan estatuta partai, yakni tetap menjagokan Presiden Partai untuk maju sebagai calon PR. Hal ini dapat dilihat melalui hasil konferensi partai Fretilin yang diadakan di Asrama Canossa Bekora beberapa waktu lalu, semua pengurus partai mendukung secara penuh pencalonan Lu-Olo sebagai kandidat PR 2012. Meskipun demikian, melalui media beberapa minggu yang lalu Lu-Olo mengatakan demi kepentingan nasional ia akan mempertimbangkan secara matang sebelum mengambil keputusan soal pencalonannya sebagai PR.

Menurut hemat penulis, ada dua opsi bagi Fretilin untuk menentukan sikap dalam hal pencalonan kandidat PR. Andaikata Fretilin maju dengan kandidat sendiri, dalam hal ini Lu-Olo, tentu saja memiliki untung dan ruginya. Kalaupun pada akhirnya Fretilin tidak mengajukan kandidatnya sendiri, tetap saja mengandung pula untung ruginya. Apa yang harus dilakukan Fretilin dalam menghadapi dilemma ini?!

Jika ditilik lebih dalam, sisi positif bila Lu-Olo maju sebagai kandidat PR, pertama, sebagai partai besar dan historik, wajar dan pantas Fretilin membawa bendera sendiri untuk bertarung dengan siapa pun dan dengan partai manapun karena hal ini berhubungan dengan gengsi dan ego partai. Kedua, sebagai partai besar, pemilu PR sebagai indikator untuk mengetes dan menguji seberapa besar kekuatan Fretilin sebelum memasuki pemilu legislatif.

Sementara, sisi negatifnya adalah pertama, suara dan dukungan dari Fretilin akan terpecah dan terbagi kepada Taur Matan Ruak, Rogerio Lobato dan tak tertutup kemungkinan Jose Luis Guterres. Bahkan kalau tidak hati-hati maka suara Fretilin bisa tercabik berkeping-keping karena dampak dari ketiga tokoh diatas memiliki hubungan emosional yang sangat kuat dengan sejarah Fretilin, meskipun pada kenyataannya Taur dan Lugu berada diluar struktur formal partai tersebut, dan Rogerio Lobato maju sebagai figur independen. Kedua, sejarah mencacat, Lu-Olo pernah kalah dalam pemilu presiden tahun 2007 ketika berkompetisi melawan Ramos-Horta dan Lasama. Jika dibandingkan dengan kondisi politik saat ini maka pada tahun 2007 kondisi Fretilin masih sangat solid.

Sudah barang tentu Fretilin tidak mengharapkan kekalahan untuk yang kedua kalinya dalam memprebutkan kursi PR, apalagi dengan mengajukan orang yang sama, yakni Lu-Olo. Tentu saja phobia ini tidak bisa dihindari oleh Fretilin, karena fakta dan konstelasi politik tahun 2012 telah berubah dan berbeda dengan pemilu yang lalu. Penulis sependapat dengan Filipe Rodrigues Pereira yang menyatakan dalam artikelnya bahwa "dalam hal pencalonan PR, realitas dan situasi politik yang dihadapi Fretilin saat ini jauh lebih sulit jika dibandingkan dengan pemilu 2007, (Jornal Independente, 9/12/2011).

Dilain pihak, seandainya Fretilin tidak maju dengan kandidatnya sendiri dan memilih untuk mencalonkan Taur maka aspek positifnya adalah, pertama, mendorong tidak terpecahnya suara para veteran dan eks-falintil yang dalam kondisi-kondisi tertentu sulit memisahkan diri dari Fretilin. Kondisi semacam ini minimal akan mempertahankan suara Fretilin sebagaimana pemilu pada 2007, dan secara maksimal terdapat kemungkinan suara Fretilin mengalami peningkatan pada 2012. Kedua, memungkinkan persatuan konstituen Fretilin karena partai memilih maju dengan seorang kandidat yang diterima secara luas di kalangan bawah partai. Dengan demikian kantong-kantong suara Fretilin tidak terpecah belah.

Sementara aspek negatifnya adalah Fretilin tidak mengetahui secara pasti sejauh mana kekuatannya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada fungsionaris partai yang secara terang-terangan telah menjadi jurkam bagi kandidat PR yang lain. Hal ini tentu merugikan Fretilin karena kader partai tidak mengindahkan kode etik dan disiplin internal yang telah di gariskan oleh partai. Aspek negatif lain adalah konstituen Fretilin dapat saja beranggapan bahwa memilih Lu-Olo berarti memilih Fretilin, akibatnya jika Lu-Olo kalah dalam pemilu PR maka secara psikologis berdampak pada konstituen dan mendorong konstituen untuk mengalihkan suara kepada partai lain. Anggapan sederhana konstituen adalah Lu-Olo sudah kalah dalam pemilu PR maka tentu Fretilin pun sulit untuk memenangkan pemilu legislatif.

Terlepas dari untung-rugi, baik-buruk, dan kuat-lemahnya, apakah Fretilin akan maju dengan kandidatnya sendiri atau tidak? Pada satu sisi, sebagian masyarakat tetap berharap Fretilin sebagai sebuah kekuatan politik harus maju dengan kandidatnya sendiri, namun pada sisi yang lain perhitungan politik oleh pemimpin partai ini terlihat sangat hati-hati untuk mengambil keputusan. Kehati-hatian semacam ini memiliki pula konsekuensi, konstituen enggan lama menunggu di saat mana figur-figur kandidat PR lain telah merapatkan diri ke tengah masyarakat bawah.

Dengan waktu yang terus berjalan, publik tentu berharap siapapun yang akan menjadi PR nantinya, harus menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh konstitusi. Hanya dengan begitu, demokrasi akan tumbuh dan berkembang secara baik, masyarakat dapat hidup dalam suasana yang damai dan pembangunan serta hasilnya pun dapat berjalan dan dinikmati oleh semua kalangan masyarakat.*****

)*Penulis adalah Alumni Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, tinggal di Dili!

Artemarsiais Kria Konflitus Taka ”Lere: Taka Rai La Nabeen”

.

Jornal Nacional Diario - Kinta-feira, 22 Dezembru 2011

Prezidenti da Republika (PR), Jose Ramos Horta husu atu taka artemarsiais ne’ebe sai kriminozu hodi kria konflitu iha Timor Leste.

Deklarasaun Presidenti da Republika nian ne’e, Komodante Jeral F-FDTL, Maijor Jeneral, Lere Anan Timor reforsa liu tan katak, rai sei la naben kuandu taka artemarsiais sira ne’e. “Hau dehan artemarsiais ne’e taka ne’e taka, kuandu taka artemarsiais ne’ebe mak atu halo rai Timor ne’e sai nabeen, kuandu demais ona ita
tenki toma medidas, artemarsiais ne’e krime, artemarsiais ne’e akontese bei-beik, tamba demokrasia mak barak liu, liberade mak barak liu, dala barak hakat liu demokrasia nia limitasoens, hakat liu liberade ninia limitasoens,” koalia Maijor Jeneral Lere Anan Timor.

Lere mos hatutan tan katak, kontinua mosu ktimi iha rai laran, tamba sistema ne’ebe ke implementa mamar liu, tamba ne’e susar atu alakon konflitu iha rai laran ke artimarsiais kria dadaun.

“Ita nia lei ka sistema ne’e mamar liu, ita buka hamaus malu deit, ema kuandu komete krime ona, ne’e violensia, entaun tenki simu ho violensia, tamba violensia ne’e laos Aldeia ida nia ka suku ida nia, maibe ne’e problema nasaun nian, problema ne’ebe artemarsiais sira halo, ne’e afeita ba estabilidade nacional,” dehan Lere.

Ba problema ne’e, PNTL maka tenke toma responsablidade no toma desizaun ne’ebe maka forte hodi nune’e problemas refere labele kontinua ba beibeik.

“Hau nia pozisaun hatete ona ba Sr. Prezidenti da Republika katak, labele preokupa ho sartimarsiais ne’ebe baku malu ne’eba, lolos ba kaer ninia Xefe lori mai detein nia, porke nia maka loke artemarsiais, nia tenki responsabliza,” koalia Lere.

Lere mos hatutan tan katak,” Artemarsiais mai husi Indonesia, tantu artemarsiais mai husi Indonesia no tamba saida maka iha Timor mosu deit mak problema artemarsiais, it abele deskonfia, uluk hau esperensia gerilia, esperensia ho estratejia halo funu, hau kria inimigu e inimigu nia laran ida ne’e hamosu problema boot,” koalia Lere.

Ba kestaun ne’e Chefe Estadu Jose Ramos Horta hateten, artemarsiais ne’ebe krime ne’e, sira nia lider tenki prosesa ba Becora, tamba tinan barak ona nia (Ramos Horta-red) rasik, Primeiru Ministru ho komando PNTL halo ona dialogu ho artimarsiais sira ne’e, maibe lamuda, signifika sira hakarak sobu duni dame iha nasaun ida ne’e nia laran.

Ramos Horta mos hatutan tan, tempu ona para Parlamentu Nacional halo lei hodi labele konsidera artimarsiais ke buka hakarak kria konflitus ne’e, hodi konsidera sira illegal, tantu Polisia mos tenki halo intervensaun maka’as.
.

segunda-feira, 19 de dezembro de 2011

STL: Kandidatutura PR 2012-207, CNRT Desidi Liu Husi Desizaun Nasional

Segunda, 19 Dezembru 2011 - 16:39:17 OTL
Posting Husi : Josefa Parada


DILI- kandidatura Prezidente Republika ba periode 2012 to’o 2017, partidu Konseilu Nasional Rekonstrusaun Timorense (CNRT)  sei disidi liu husi desizazaun nasional nebe mak sei diskuti kona ba plataforma no politika kandidatu nian.

Sekretariu Jeral Partidu CNRT, Dionisio Babo hatete kadidatura prezidente husi partidu CNRT nian fulan oin, iha loron 7 ka 8 Janeiru sei iha konferensia nasional ida nebe halibur ema husi teritoria tomak mak foin deside CNRT nian kandidatura.

“ Ami sei diskuti kona ba plataforma no desidi se mak partidu CNRT fo apoiu ka la apoiu, ne’e desizaiun politika tenki fo sai husi desizaun nasional laos prezidente partidu no laos sekretario jeral mak desidi,” dehan Babo ba STL hafoin konsolidasaun Partidu Sabadu (17/12) iha Beto Comoro.

Nia hatutan, Iha ema balun nebe mak agora naran boot teb-tebes, ema sira ne’e mesak timor oan deit mesak asuwain nebe sira nia nasionalista ba rai ida ne’e la kestiona sira ne’e hotu merese fo apoiu.

Iha fatin hanesan Militante Agustinho Soares hatete, nudar militante sempre fo apoiu ba se deit mak atu sai kandidatura ba prezidente tinan lima mai, nebe mak desidi husi ulun boot partidu CNRT nian, tamba atu ukun nasaun tenki iha apoiu husi povu. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL web, edisaun Tersa (20/12). Timotio Gusmão/Thomas Sanches

CNRT Prepara Hasoru Elisaun 2012

Segunda, 19 Dezembru 2011 - 16:42:43 OTL
Posting Husi : Josefa Parada



DILI-Deputadu bankada CNRT, Araõ Noe hateten, Oras ne’e partidu Conselu Nasional Rekonstrusaun Timorense (CNRT)  prepara   ona  hasoru elisaun jeral 2012.

CNRT katak Arao agora preparadu atu compete iha elisaun jeral, tanba sira halao ona konsolidasaun iha suku no aldeia. Tanba ne’e  iha elisaun sira pronto atu compete ho partidu nebe’e deit.

“Ami prontu atu compete ho partidu nebe’e deit iha elisaun, mais compete ho diqnidade liu husi votu,” hateten deputadu Araõ ba STL iha uma fukun  PN.

Entertantu Xefi Bankada PD, Deputadu Adriano do Nascimento, hateten partidu PD mos oras ne’e prepara hela ba elisaun jeral 2012. Nia mos fiar katak PD sei hetan asentu bo’ot iha nasaun ne’e.

Deputadu husi bancada Fretilin, Joaquim Amaral, atu ukun ka mana ou la manan iha elisaun mai, depende ba povu. Partidu hotu bele dehan sira prontu, maibe povu mak sei deside. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL web, edisaun Tersa (20/12). Jasinta Sequeira

TE: Konfrontu entre joven sira iha Díli halo ema na´in-rua mate nó ida seluk hetan kanek

20 de Dezembro de 2011, 09:02
 
Ema na´in-rua mate nó ida seluk hetan kanek todan iha konfrontu entre grupu joven rua, ne´ebé besik ponte Komoro, iha Domingu foin lalai ne´e, 18 fulan Dezembru, informa ajénsia PNN.

Tuir fonte anónima, membru sira husi grupu ida mak artes marsiais ne´ebé ba iha Díli, sira ne´e mak mai husi distritu seluk, atu sira partisipa iha serimónia graduasaun husi grupu seluk ida ne´ebé ne´ebé la identifika, sira ne´e envolve iha konflitu, ne´ebé hahú iha loron Sábadu foin lalais ne´e, loron 17 fulan Dezembru.

Tuir ajénsia PNN, hafoin iha serimónia remata, iha jovem barak mak pertensente iha grupu balun ne´ebé tuda fatuk ba ema sira ne´ebé hala´o artes marsiais, ne´ebé sira liu husi estrada Komoro, besik merkadu.

Joven sira ne´ebé halo ataka hamutuk ho distritu sira seluk, ne´ebé hafoin hasoru malu iha ponte Komoro, sira hahú hala´o retaliasaun id iha loron Domingu, 18 fulan Dezembru.

Husi konfrontu sira ne´ebé fó nia rezultadu ema ida mate nó na´in rua kanek todan, lori ona ba Hospital Guido Valadares, iha Díli, hodi hetan tratamentu. Ida seluk la aguenta nó konesege mate.

«Konflitu ne´ebé hahú mosu tanba joven sira husi distritu sira seluk ne´ebé mai iha Díli, hodi halo serimónia ida maibé, wainhira sira hetan hikas fali, iha finál, membru sira husi grupu ida mak la identifika ne´ebé tuda fatuk, besik iha merkadu Komoro», explika fonte ne´e.

Ema sira ne´ebé hela iha ne´e haktuir katak sira rona ema tiru kilat iha dadersan iha loron Segunda-feira, 19 fulan Dezembru.

Autoridade sira taka postu ho kontrolu ne´ebé kria husi joven sira ne´ebé la identifika, nó hodi sira fó seguransa ba zona ne´e.

Iha loja barak husi merkadu Komoro nian taka iha loron Domingu.

SAPO TL ho PNN Portuguese News Network

FH: Partidos Políticos, democracia e paz


Husi: Agio Pereira*

O Presidente da República, Dr. José Ramos-Horta, apela aos eleitores Timorenses para terem consciência do valor do voto. Uma forma de valorizar o voto, diz o Presidente, é votar nos partidos grandes (vota ba partido bo’ot sira, labele estraga imi nia voto); não desperdiçar o seu voto nos partidos pequenos.

É um apelo que se dirige à responsabilidade do acto de votar. Este apelo dá, contudo, inúmeras oportunidades aos críticos do Presidente da República para apresentarem contra-argumentos. Primeiro, está em causa o princípio da liberdade de escolher, pois, cada votante Timorense tem o direito de votar em quem entender. Segundo, questiona-se o princípio da confiança. O votante poderá não querer dar o seu voto a um partido que não é merecedor da sua confiança. Terceiro, o princípio básico da democracia de que os partidos políticos são os instrumentos políticos da democracia e uma vez registados, podem e devem participar no processo de debate público sobre o futuro do país; e de se submeterem a eleições nacionais para serem julgados pelos votantes em pé de igualdade com todos os outros partidos políticos do Estado. Todos estes princípios derivam do estatuto de cidadão. No âmbito geral e, em particular tal como a Constituição da RDTL determina, “A Cidadania é, simultaneamente, um status e o direito de participar na vida jurídica e política que o Estado propicia e de beneficiar da defesa e da promoção de direitos que o Estado concede”.[1]

Duas perguntas pertinentes se formulam. Será que é um dever de cidadania votar só nos partidos grandes? E, votar nos partidos pequenos significa desperdiçar o voto?
Recentemente, no final de um dia de longo debate no Parlamento Nacional, o Presidente do Parlamento, Fernando La Sama, observou aos seus colegas deputados que está a ponderar a criação de uma organização não-governamental, só para promover os ‘deveres’ dos cidadãos. Reflectindo a preocupação do Presidente da República, o Presidente do Parlamento pareceu expressar a sua inquietação com demasiadas exigências dos direitos, mas com os deveres, ninguém se preocupa.

Esta reflexão sobre os deveres do cidadão para com o seu país, registou-se na história com o discurso da Tomada de Posse do Presidente J. F. Kennedy, no qual apelou aos seus compatriotas Americanos para não se preocuparem com o que América poderá fazer por eles; antes pelo contrário, devem preocupar-se com o que cada um deles poderá fazer para a América. Um apelo patriótico, de um Presidente que teve que lidar com algumas das experiências mais difíceis da História da Humanidade, incluindo os riscos enormes de guerra nuclear que poderá destruir o mundo, tal como muito bem denunciado no filme de 1983 ‘The Day After’ (O Dia Seguinte)[2] sobre uma possível guerra final entre a União Soviética e os Estados Unidos. Neste filme, com a detonação de várias ogivas nucleares, provava-se que numa guerra nuclear é impossível distinguir entre vitoriosos e derrotados/(vencidos e vencedores). E, foi este filme que instigou o Presidente Ronald Reagan a estender a mão ao seu homólogo Presidente Soviético Mikhael Gorbachev e pôr fim a décadas de desconfiança mútua entre as duas superpotências; um gesto que, para muitos, foi o verdadeiro início do fim de Guerra Fria. Os cidadãos que ocupam os cargos de mais alto nível, sobretudo os dos Estados mais poderosos, detêm também a responsabilidade de salvar o mundo.

A liberdade de escolher

É comum ver nos estatutos de organizações políticas o princípio do direito de votar bem como o dever de votar. Mas estes princípios frequentemente criam confusão até para peritos em leis, porque o direito de votar não se traduz no direito de não votar, mas sim no dever de votar. Uma das razões subjacentes é simplesmente a de contribuir para reforçar a legitimidade dos que acabam por ganhar a maioria dos votos. Por esta mesma razão, que o Presidente da República Dr. Ramos-Horta urge, é que os cidadãos timorenses não devem de usar este direito de votar para contribuírem com votos nulos e minimizarem o resultado prático imprescindível ao desenvolvimento saudável da jovem democracia timorense. Esta preocupação justifica-se porque se os votantes não tiverem a consciência (não consciencializarem a necessidade) da necessidade de assegurar, pelo menos, um partido político com a maioria absoluta de votos para, assim, garantir, a estabilidade legislativa do país e, possivelmente, também a estabilidade governativa, todo o processo da organização das eleições acaba por não resultar na tão desejada estabilidade política nacional.

O direito do cidadão á liberdade de escolha deve ser, nesta órbita de pensar, equilibrado com o seu dever de escolher com o objectivo de contribuir para o bem do seu país. Assim sendo e voltando ao Presidente Kennedy, a responsabilidade do cidadão votante é de não se preocupar com o que o seu país poderá fazer por ele, mas sim com o que ele poderá fazer para o seu país. Por conseguinte, votar nos partidos grandes poderá ser visto como um acto de responsabilidade pertinente à salvaguarda da estabilidade nacional. Tal requer que os votantes exerçam o seu direito de votar com uma atitude positiva, autoconfiante e com confiança no futuro.

Tal como o Presidente da República Ramos-Horta, o Presidente do Parlamento Nacional, Fernando La Sama de Araújo, também reflectindo J. F. Kennedy, apelou aos seus compatriotas cidadãos para se focarem mais nas suas responsabilidades. Este apelo detém enorme relevo político para as eleições de 2012 por vários motivos.

Primeiro, porque uma das opções dos cidadãos é a de votar com um voto em branco, contribuindo para o aumento dos votos nulos. Por isso deve-se ter em conta que o acto de escolher livremente é um direito fundamental de cidadania; mas escolher com a devida responsabilidade é o seu respectivo dever. Este dever é muito mais importante que o direito. Escolher com responsabilidade é ter em conta o impacto do voto no futuro do país. Um só voto poderá ser concebido como ‘irrelevante’, mas quando se tem em conta que não há oceanos sem gotas de água, o meu voto torna-se imprescindível ao bem-estar comum do meu país.

Segundo, reside no dever cívico de dar bom exemplo de cidadania. O acto de votar é um dever cívico singular, exercido frequentemente nos processos democráticos mas, sobretudo, nas eleições de envergadura nacional reveste-se de um valor primordial: o de contribuir para o rumo que o meu país deve seguir, a fim de garantir desenvolvimento equitativo e social sustentáveis. Em última análise, o cidadão deve estar ciente de que votar é parte dos seus direitos fundamentais, “tidos por inerentes à participação na soberania do Estado ou no núcleo essencial da identidade do Estado”[3], incluindo “o de tomar parte na direcção dos negócios públicos, directamente ou por intermédio de representantes livremente eleitos, de votar e de ser eleito, em eleições periódicas, e o de aceder, em condições gerais de igualdade, às funções públicas”[4] do país.

Apelar aos votantes para darem os seus votos aos partidos políticos grandes é um gesto político; um apelo á consciência dos compatriotas, um dever dos líderes. Contudo, os votantes detêm o poder de decidir. Terão que decidir entre partidos políticos grandes e partidos políticos bons. Aqui reside a consciência do votante. Na história da democracia, partidos grandes podem desaparecer e partidos pequenos podem crescer. A história de democracia também demonstra que partidos pequenos podem desaparecer. Uma das razões principais é a mudança radical da conjuntura política que, no passado favorecia a moldura política de um partido, mas no presente, a contraria. Por conseguinte, a diferença reside entre partidos bons e partidos que não prestam para um contexto político, no qual o país precisa de partidos políticos que sabem gerir o presente para garantir sucesso no futuro. Para o efeito, os votantes terão que ter acesso à informação fidedigna; necessitarão de entender bem as ideias que os líderes partidários querem transmitir para os convencer. Sobretudo, para os convencer que este partido é bom para o país porque tem bom programa, boa liderança e boa equipa para assumir devidamente as responsabilidades de governação. Para o votante é muito mais fácil se conseguir acreditar que existe, pelo menos, um partido grande e bom para governar e assegurar o futuro do seu país. O seu voto terá mais valor quando decidir votar por este partido com as qualidades necessárias. Na realidade, porem, o número de votantes indecisos constitui uma percentagem elevada e, em certos casos, a direcção dos votos da maioria dos indecisos poderá determinar o futuro do país. Na véspera da auto-demissão do primeiro-ministro Durão Barroso para assumir o cargo de presidente da Comissão Europeia, em Junho de 2004, o líder e fundador do CDS, Freitas do Amaral, escreveu uma carta aberta ao Presidente da República Jorge Sampaio pedindo para que “dissolva a Assembleia da República e convoque eleições gerais”, de forma a não converter “a democracia em 'partidocracia’”.[5] Esta exigência reflecte as preocupações de não colocar os interesses partidários acima dos interesses nacionais; obsessão com poder partidário e défice de boas políticas para salvaguardar o interesse nacional. Tais preocupações são elementos que podem favorecer a”partidocracia”, embora para Freitas de Amaral a preocupação era o contraste entre sete milhões de votantes que elegeram o Durão Barroso, contra setenta dirigentes de um partido a decidirem pelo seu sucessor.[6] Neste contexto, os votantes terão que entender quais são os interesses que constituem interesse nacional e quais são os interesses que constituem meramente o interesse partidário.

Votar nos partidos pequenos significa desperdiçar o meu voto?

– Partidos pequenos normalmente jogam com a política de agenda única. Ao promover esta agenda, facilmente caem no palco da política emocional. Contudo, a política emocional poderá cativar os votantes indecisos, sobretudo a camada de votantes frustrada com os partidos grandes por estes terem traído as suas filosofias originais ou terem governado com o que é entendido como governação irresponsável. Nos Estados desenvolvidos, pode-se dizer que a maioria dos votantes decide com base em benefícios derivados dos impostos, juros bancários e emprego. Em suma, os benefícios económicos e financeiros determinam a atribuição do voto. Nos países em desenvolvimento, todos estes factores também são relevantes, mas ainda mais relevante serão os factores que providenciam a segurança do país e da população nas zonas isoladas, incluindo infra-estruturas tais como estradas e pontes, electricidade e água e as oportunidades de criar pequenos e médios negócios e emprego. Neste contexto, as exigências aos partidos grandes nos países em desenvolvimento são enormes. Nos países desenvolvidos, as exigências não serão pesadas porque em termos de infra-estruturas e todas as outras necessidades pertinentes à estabilidade e segurança nacionais já não constituem prioridades determinantes à boa governação. É, pois, caso para argumentar que num país em desenvolvimento, sobretudo no contexto pós-conflito, votar nos partidos pequenos significa desperdiçar o meu voto.

Por fim, onde reside a paz nacional?
O voto nas eleições nacionais necessariamente contribui para a paz da nação. A escolha em si, é um acto de resolução de conflitos sob a perspectiva de prevenção. A democracia é a arte de compromisso político e a escolha livre e pacífica nutre o ambiente mais propício para o reforço da paz nacional. Os mecanismos constitucionais pertinentes à formação de governos não só permitem a necessária flexibilidade para constituir governos em situações pós-eleitorais difíceis, como também são a garantia de limitações do jogo do poder no âmbito da política de Estado. Na tomada de posse da seu primeiro mandato presidencial, na Assembleia da República, Presidente Cavaco e Silva reiterou a necessidade de não confundirmos estabilidade com a falta de actividade. A paz também não deve ser confundida com ausência de conflitos, porque desde que os conflitos não gerem violência extrema e mortes, podem contribuir para regular o ambiente da paz. Conflitos, regem os peritos, são oportunidades de clarificação de normas. O processo de clarificação de normas, sobretudo em regimes democráticos ainda frágeis, é vital para a consolidação da vivencia democrática.

Em suma, no contexto de Timor-Leste, votar nos partidos grandes simplesmente significa votar nos partidos que na eleição legislativa de Junho de 2007 foram os mais votados, ou sejam, a Fretilin e o CNRT. Se adoptarmos uma maior flexibilidade no conceito de ‘partidos grandes’, poderemos incluir também o PD.

Em última análise, o conceito de ‘partidos grandes’ poderá significar os partidos mais bem estabelecidos organizacionalmente. A Fretilin, o CNRT, bem como o PD, merecem tais atributos.

Em última análise, o povo se tiver que escolher entre incertezas políticas e a paz, a opção será a favor da paz no país para todos poderem viver em harmonia. Votar nos partidos melhor estabelecidos e já com maior probabilidade de conseguir maioria absoluta, ainda é uma luta para vencer. Uma luta para os votantes, bem como uma luta para os partidos políticos, porque cabe a estes convencer os eleitores de que merecem a sua confiança e o seu voto. Viver em paz, como diz o velho ditado, é um direito, mas é um direito que não se compra, conquista-se.

Agio Pereira
Díli, Dezembro 2011


[1] Constituição Anotada da República Democrática de Timor-Leste, 2011, p. 25
[2] Pode-se ver através de http://www.youtube.com/watch?v=oxidQ0OhP8E
[3] Constituição Anotada da República Democrática de Timor-Leste, 2011, p. 27
[4] Idem
[5] “Freitas pede eleições em carta aberta a Sampaio”, TSF, 29.06.2004
www.tsf.pt/Common/print.aspx?content_id=769038
[6] Idem

*Em excluviso ao Forum Haksesuk!